Ifsoc Berharap Bantuan Sosial Bisa Didistribusikan Lewat Platform Fintech

Qualcomm Snapdragon Sound Ciptakan Standar Audio Nirkabel Berkualitas
ilustrasi teknologi digitalisasi

Lakselerasi perekonomian Indonesia, telah dimulai dalam beberapa tahun terakhir. Melalui langkah digitalisasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat kembali normal. Di tengah pandemi, banyak hal yang harus dibenahi terutama dalam penanganan bansos. Dengan target penerima bantuan hampir 18 juta rumah tangga, dibutuhkan upaya yang maksimal agar penyaluran bantuan ini dapat tertampung dengan baik.

Baca juga:Berikut Cara Menghindari dan Melaporkan Kerugian Akibat Fintech Ilegal

Dalam mendukung upaya pemerintah mendigitalkan bansos, Indonesia Fintech Society (IFSoc) punya solusinya. Diharapkan dengan pemecahan masalah ini, pendistribusian menjadi lebih transparan dan lebih tepat sasaran.

Ada tiga aspek yang menurut IFSoc menjadi perhatian pemerintah, yaitu penyempurnaan regulasi, penyempurnaan tata kelola penyaluran melalui digitalisasi (platform), dan tantangan pengelolaan data dalam penyaluran bansos.

Revisi Peraturan dibutuhkan

Hukum ITE
ilustrasi penegakan hukum (cryptocratist)

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya perubahan regulasi yang dapat memaksimalkan penyaluran bansos kepada banyak orang. Ketua IFSoc Mirza Adityaswara menilai pemerintah harus merevisi Perpres 63/2017 dan memikirkan distribusi alternatif untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Dalam diskusi virtual dengan IFSoc, ia mengemukakan bahwa untuk memulai proses digitalisasi bansos harus ada evaluasi dan perumusan kebijakan yang mendukung, dengan mengedepankan prinsip infrastruktur bersama dan omnichannel.

“Kami sampaikan poin-poin terkait digitalisasi bansos perlu direvisi regulasi, jadi ini merevisi regulasi penyaluran bansos nontunai, saat ini kawan-kawan perbankan menjadi penyalur bansos dan kami merekomendasikan jalur penyalurannya," kata Mirza.

Menurutnya, kondisi dunia saat ini bisa menjadi acuan penerapan teknologi digital di berbagai bidang. Mirza mengungkapkan, Indonesia sebenarnya siap menyalurkan bansos melalui platform digital. Meski begitu, tetap bergantung pada kemauan dan payung hukum untuk menjalankan sistem ini lebih lanjut.

Baca:  Lewat Alfagift Bisa Dapatkan Voucher Mobile Legends Secara Gratis

Menjadi Alternatif Penyaluran Bantuan Sosial

KOP-AJA

Ekonom INTI, Hendri Saparini menjelaskan bahwa digitalisasi bansos bukan untuk menggantikan penyaluran bansos melalui bank tetapi bisa menjadi alternatif tambahan untuk saling melengkapi. Ia menilai penyaluran bansos dengan menggunakan kartu saat ini memiliki keterbatasan karena harus menyiapkan kartu dan mesin EDC (Electronic Data Capture).

“Pilihan penyaluran bansos tanpa kartu, atau tanpa kartu menggunakan telepon seluler menjadi alternatif,” kata Hendri.

Dijelaskannya, data transaksi penerima bansos juga dapat digunakan sebagai credit scoring dalam pengajuan kredit produktif. Dengan cara ini, digitalisasi bansos akan menjamin aspek pemerintahan, meningkatkan transparansi, efisiensi waktu dan biaya.

IFSoc berpandangan bahwa Pemerintah tidak perlu membangun sistem baru untuk digitalisasi bansos, tetapi dapat bersinergi dengan mengoptimalkan infrastruktur masing-masing Kementerian dan Lembaga sehingga lebih efisien dan menghilangkan jarak yang ada.

Bisa Mengikuti Keberadaan Kartu Pra Kerja

Kartu Pra-kerja
situs resmi kartu pra-kerja

Ia berharap pemerintah dapat meniru platform kartu Prakerja yang berhasil menghilangkan perantara, inefisiensi, dan distorsi lainnya. Program ini berdampak positif, seperti mendorong masyarakat untuk memiliki rekening bank atau dompet digital, kecepatan dan ketepatan penyaluran insentif di hari yang sama, serta mampu menghindari keramaian saat penyaluran bantuan.

Baca juga: Inilah 5 Isu Penting Industri Fintech Indonesia di Tahun 2021

Sebelum memulai digitalisasi, IFSoc menyarankan untuk membangun pusat informasi data bansos sebagai upaya perbaikan data bansos dan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemutakhiran DTKS ini dapat berkolaborasi dengan BPS, pemerintah daerah (Pemda), dan perguruan tinggi untuk pendataan di masa mendatang. Perpanjangan DTKS juga dapat diberikan opsi registrasi mandiri yang kemudian diverifikasi oleh Pemerintah Daerah.