PP Postelsiar, Upaya Pemerintah Ciptakan Iklim Kompetisi ICT yang Masih Perlu Dikritisi

Qualcomm Snapdragon Sound Ciptakan Standar Audio Nirkabel Berkualitas
Ilustrasi PP Postelsiar dipanggil oleh VoLTE (Foto: 123rf / Paulus Rusyanto)

P.Pada bulan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Peraturan yang disebut juga PP Postelsiar ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang nomor 11/2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja di bidang TIK.

Terkait dengan terbitnya PP Postelsiar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, regulasi tersebut membuka peluang luas bagi pelaku usaha dengan menciptakan kerja sama yang adil.

Penerbitan PP ini dikatakan mengikuti tren dan mengantisipasi perkembangan teknologi. PP Postelsiar dapat dikatakan mengakomodir penyediaan layanan konten (over the top), penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, penggunaan spektrum frekuensi radio, hingga soal migrasi TV digital.

“Ini untuk membentuk kerjasama berdasarkan prinsip fairness, fairness, non diskriminasi dan menjaga kualitas pelayanan,” kata Johnny (23/2).
Baca juga: 7 Hal yang Perlu Diketahui tentang Aturan Validasi IMEI di Indonesia

PP Postelsiar Membawa Angin Perubahanpexels jeshoots ilustrasi smartphone

ilustrasi (Foto: pexels / jéshoots) Sejumlah pengamat TIK pun memberikan komentar yang beragam terkait terbitnya PP Postelsiar. Heru Sutadi, Direktur ICT Institute, mengatakan masyarakat Indonesia sangat aktif menggunakan internet dan media sosial melalui berbagai perangkatnya. Pada awal 2021, ICT Institute menyebutkan ada 345,3 juta perangkat (koneksi seluler) yang digunakan masyarakat Indonesia. Angka ini setara dengan 125,6% dari total penduduk 274,9 juta.

“Internet di Indonesia digunakan oleh sedikitnya 202,6 juta orang dan 170 juta orang juga pengguna aktif media sosial. Masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk berbagai keperluan, mulai dari menonton video, vlog, streaming musik, podcast, berkomunikasi, hingga membaca berita, ”kata Heru saat menjadi pembicara di webinar bertema & # 39; Menuju Persaingan Sehat di TIK Pasca-PP Postelsiar Industri & # 39; (24/3).

Tidak mengherankan jika banyak layanan OTT, khususnya media sosial, digunakan oleh masyarakat. Menurut Heru, pergeseran gaya hidup ini membutuhkan infrastruktur TIK yang memadai yang telah dibangun oleh operator telekomunikasi.

Oleh karena itu, Heru berharap PP Postelsiar dapat menjamin kemudahan bagi operator dalam menjalin kerjasama dalam penggunaan spektrum frekuensi radio. Sehingga dapat menciptakan efisiensi biaya dalam pembangunan infrastruktur, memperluas cakupan wilayah layanan, dan membuat harga layanan telekomunikasi semakin terjangkau.

Sementara itu, Doni Ismanto, Pendiri Forum Indotelko dan Staf Khusus Hubungan Media dan Komunikasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, menilai terbitnya UU Cipta Kerja dan PP Postelsiar dapat membawa angin perubahan bagi industri TIK.

Baik UU Ciptaker maupun PP Postelsiar memungkinkan hal-hal yang dianggap tabu dilakukan oleh pelaku telco. Misalnya, network sharing atau penggunaan frekuensi 700 MHz untuk mobile broadband bisa dilakukan. Selain itu, PP Postelsiar juga menjamin kepastian hukum terkait analog switch off, serta memberikan sinyal bagi regulasi Over The Top (OTT) di Indonesia.

Untuk menciptakan iklim persaingan bisnis

Hukum Postelsiar cacatMuhammad Ridwan Efendi, Sekretaris Jenderal Pusat Kajian dan Pengaturan Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan peran Menteri Telekomunikasi dan Informatika sangat penting dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat sebagaimana diamanatkan oleh PP Postelsiar.

“Harus diingat, kerja sama dalam penggunaan infrastruktur aktif bisa dilakukan antar operator. Namun, jangan sampai menimbulkan persaingan tidak sehat karena kerja sama dilakukan oleh operator yang bersaing di pasar yang sama,” kata Ridwan.

Baca:  Desain OPPO A74 Terungkap Berkat Serangkaian Render yang Bocor

Atas dasar itulah, mantan Komisioner BRTI ini mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dalam menyusun Peraturan Menteri yang akan menjadi pedoman teknis bagi PP Postelsiar.

“Agar persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari sebelum kerjasama pemanfaatan infrastruktur dilaksanakan, diperlukan peran Menteri dalam memberikan persetujuan. Peraturan Menteri juga harus melarang praktek roaming nasional dan melarang kerjasama frekuensi kecuali untuk teknologi baru seperti 5G atau GSM-R, ”jelasnya.

Kekurangan PP Postelsiar

Kamilov Sagala, Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) menyoroti beberapa kelemahan PP Postelsiar dalam mengatur bisnis OTT di luar negeri. “Tidak disebutkan pajak digital, yang justru menguntungkan OTT dalam menjalankan bisnisnya di pasar Indonesia yang besar. Negara merugi karena devisa keluar,” kata Kamilov.

Menurut Kamilov, pemerintah atau regulator harus konsisten menyelamatkan industri dalam negeri maupun konsumennya.

“Tanpa BRTI, Kominfo sebagai otoritas tunggal tidak bisa otoriter. Hubungan harus dibangun dengan asosiasi telekomunikasi yang peduli dengan perkembangan industri dan perlindungan masyarakat,” ujarnya.

Penerbitan PP Postelsiar juga mendapat perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Guntur Syahputra Saragih, Wakil Ketua KPPU, mengaku mengapresiasi payung hukum yang dikeluarkan pemerintah, karena setidaknya 7 kali menekankan praktik persaingan usaha yang sehat dalam pasal-pasalnya.

Namun, kata Guntur, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dari PP Postelsiar agar pelaku industri telekomunikasi benar-benar dapat menjalankan persaingan usaha yang sehat.

Pertama, terkait Pasal 30 ayat 2 PP Postelsiar yang menyatakan bahwa Menteri dapat menetapkan tarif batas atas dan / atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Untung ayat ini menyebutkan bisa menetapkan tarif. Tapi benarkah ada kegagalan pasar yang harus diintervensi regulator dalam penetapan tarif? Kita berharap penetapan tarif ini harus melihat dari sudut pandang masyarakat, bukan hanya dari sudut pandang masyarakat. sisi menjaga kontinuitas operator yang saling bersaing, ”kata Guntur.

Kedua, terkait kondisi lapangan bermain yang belum terpenuhi antara operator dan OTT asing.

Pasal 15 PP Postelsiar menyebutkan bahwa pelaku usaha baik nasional maupun asing yang melakukan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dalam melakukan kerjasama usaha dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan / atau penyelenggara jasa telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan atas asas fairness, fairness dan non diskriminasi, serta menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU hanya dapat menindak perusahaan yang berbadan hukum di dalam negeri. OTT dapat berpotensi terjadinya pelanggaran persaingan, misalnya. soal perpajakan. Tapi KPPU kesulitan melihat ini karena OTT ada di luar negeri, kami tidak punya kewenangan untuk memaksakan extra teritori, ”ujarnya.

Ketiga, terkait pengalihan frekuensi antar badan usaha yang tidak perlu lagi dikembalikan ke negara juga mendapat perhatian KPPU.

“Setiap perusahaan merger perlu mengirimkan notifikasi ke KPPU yang akan melihat dampak dari sisi persaingan usaha. Namun, karena undang-undang menyatakan pemberitahuan diberikan setelah merger terjadi, bukan pra-merger, jika KPPU menolak merger, itu akan menjadi masalah tersendiri, "jelasnya.